METRO SUMATRA NEWS

Ketua PKB Pertanyakan Sikap Plt Bupati yang Buat Daerah Tak Kondusif

Telukkuantan,metrosumatranews.com.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing Suhardiman Amby dinilai telah terlalu jauh ikut campur urusan internal DPRD Kuansing. Dampaknya, situasi pemerintahan dan daerah yang tidak kondusif.

Penilaian itu disampaikan langsung Ketua DPC PKB Kuansing H Musliadi SAg kepada wartawan, Selasa (5/4/2022), menanggapi ketidakhadiran para anggota DPRD Kuansing yang tergabung dalam Koalisi Sanjai, yang notabene dilahirkan langsung oleh Plt Bupati Suhardiman Amby. Masing-masing, ada Fraksi Demokrat, Gerindra, PAN dan PDIP.

“Saya melihat, ketidakhadiran para anggota dewan yang tergabung dalam koalisi Sanjai adalah bentuk pembangkangan akibat ulah Plt Bupati yang secara total ikut campur merusak lembaga yang terhormat tersebut,” kata Musliadi.

Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati, kata Musliadi, tidak etis mengobok-obok atau mengkotak-kotak para anggota dewan ini. Hingga terjadi hubungan yang tidak harmonis antar sesama anggota dan juga antar lembaga eksekutif dan legislatif.

“Dalam undang-undang, kepala daerah itu pemimpinnya di daerah. Dan wajib menjaga kondusifitas pemerintahan, bukan membuat keruh daerah dan pemerintahan seperti sekarang ini,” sebut Musliadi.

Dan karena telah terlalu jauh merusak tatanan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, sebagai Mantan Ketua Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kuansing, Plt Bupati Suhardiman harus belajar lagi mengenai sistem pemerintahan daerah yang diatur negara.

“Saya minta, kawan-kawan di DPRD, surati, tegur, Plt Bupati itu. Dan ajarkan tentang ilmu pemerintahan sebagaimana diatur oleh konstitusi kita. Apalah, Ia lupa, bahwa kepala daerah itu dibarisan terdepan jaga kondusifitas daerah, bukan malah memperkeruh seperi ini,” pintanya.

Kalau perlu, disarankan Musliadi, DPRD Kuansing bersurat kepada Gubernur dan Mendagri perilah perilaku Plt Bupati Kuansing yang dinilai ikut memperkeruh kondusifitas daerah.

“Kalau perlu, surati mendagri, menkopolhukam, biar disekolahkan dulu Plt itu. Ini tujuannya supaya dia paham tupoksi seorang pimpinan daerah itu. Bukan berlagak seperti masih anggota dewan,” saran Musliadi.(h).

Exit mobile version