Jakarta,metrosumatranews.com. “Alhamdulillah, diskusi dengan menteri KKP RI terkait urusan perikanan air tawar di Tanah Datar ditanggapi dengan baik.
Salah satunya ikan bilih, bagaimana danau Singkarak bisa menopang kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Seperti, masyarakat Malalo, Sumpur, Ombilin maupun Simawang bisa memanfaatkan potensi danau tersebut (Singkarak) sebagai tambahan pemasukan dengan memanfaatkan ikan bilih.
Mudah- mudahan dengan mendatangkan dirjen Budidaya Ikan KKP sesuai perintah Menteri KKP dapat memberikan dampak luar biasa pada pelestarian ikan bilih ini,
Ujar Wakil Bupati Richi Aprian.SH.MH turut didampingi Plt. Kadis Pangan dan Perikanan Hilmi, Kadis Koperindag Darfizal dan Kabag Humas dan Protokol Yusrizal.
Disaat acara Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang difasilitasi anggota komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Kepala Daerah, Jakarta, Senin (12/4/2021) lalu.
Sebagaimana Tanah Datar mempunyai luas areal perikanan sekitar 159.281,39 Ha terdiri dari Mina Padi, Kolam Air Tenang, Kolam Air Deras, Danau, Telaga dan Sungai, dengan komoditi unggulan budidaya ikan air tawar.
Melihat area yang cukup luas, potensi perikanan di daerah Luhak Nan Tuo sangat menjanjikan, hanya saja ada beberapa permasalahan yang sedang diupayakan untuk segera ditangani, salah satunya penurunan produksi ikan bilih sebagai ikan endemik Danau Singkarak.
Permasalahan itu ditanggapi menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono dengan mengarahkan Dirjen Budidaya Ikan KKP RI Slamet Soebjakto untuk turun tangan secara langsung terkait budidaya ikan bilih dan perikanan air tawar lainnya di Tanah Datar.(H/STM).
