Bukittinggi – Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) terus mematangkan kompetensi aparatur dalam mengelola kas daerah. Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diikuti 82 peserta di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman membuka kegiatan Bimtek yang mengusung tema Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penatausahaan Pengeluaran Daerah tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (14/11/2026)
Dalam arahannya, Elzadaswarman memberikan penekanan tajam terkait mentalitas pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa penatausahaan bukan sekadar urusan menumpuk dokumen atau mencatat transaksi demi menggugurkan kewajiban, melainkan pilar utama penentu kualitas pemerintahan.
“Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Elzadaswarman membacakan amanat Wali Kota di hadapan para peserta.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan uang rakyat harus taat asas, efisien, efektif, dan memberikan kepatutan serta manfaat yang berkeadilan bagi masyarakat luas.
Mengamini arahan tersebut, Kepala BKD Kota Payakumbuh Andi Narwan dalam laporannya menjelaskan bahwa bimtek ini dirancang untuk menyamakan pemahaman antara BKD dengan 82 peserta yang terdiri dari para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, serta jajaran pejabat dan staf BKD.
“Pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah dituntut memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, khususnya dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, pemanfaatan aplikasi SIPD RI, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta penyusunan pertanggungjawaban yang akuntabel,” urai Andi.
Melalui pelatihan maraton ini, Andi menargetkan jajarannya mampu meminimalkan kesalahan administrasi, mengidentifikasi titik kritis pelaksanaan belanja daerah, dan memperkuat kualitas pengendalian internal APBD Kota Payakumbuh secara keseluruhan.
Guna mencapai target tersebut, BKD menghadirkan materi komprehensif dari pakar lintas instansi selama empat hari penuh. Pada hari pertama, pemaparan diisi oleh KPP Pratama Payakumbuh terkait kewajiban perpajakan transaksi belanja daerah, disusul materi Kepala BKD mengenai strategi peningkatan kualitas belanja daerah.
Memasuki hari kedua, narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri membedah kebijakan penatausahaan, mekanisme pembayaran belanja (SPP, SPM, SP2D), pengujian dokumen pertanggungjawaban bendahara, hingga pembahasan draf Peraturan Wali Kota.
Selanjutnya pada hari ketiga, giliran narasumber Pusdatin Kemendagri yang memfokuskan materi pada implementasi digital melalui sistem SIPD RI. Topik yang dibahas mencakup mekanisme belanja UP, GU, TU, LS, penerbitan SP2D daring, hingga skema Kartu Kredit Pemerintah.
Rangkaian bimtek ini akan ditutup pada hari keempat oleh Tim Bidang Akuntansi BKD, yang dirangkai dengan penyerahan hasil evaluasi pra dan pasca-pelatihan sebagai tolak ukur keberhasilan penyerapan materi oleh seluruh pengelola keuangan daerah Kota Payakumbuh. (*)
