SARILAMAK — Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus mempercepat penanganan pascabencana tanah bergerak, khususnya dalam memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman, layak, dan permanen.
Bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memastikan pembangunan 447 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak terus dikebut. Setelah seluruh tahapan tender oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selesai, pekerjaan fisik Huntap ditargetkan mulai dilaksanakan pada September 2026.
Dari total 447 unit tersebut, 243 unit Huntap akan dibangun melalui dukungan pendanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan 204 unit lainnya melalui Kementerian PKP.
Percepatan pembangunan ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan cepat, terarah, serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi.
Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menegaskan bahwa penyediaan hunian permanen bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan harus tetap diiringi dengan kepastian aspek lahan, kualitas konstruksi, serta ketersediaan fasilitas dasar.
«“Fokus utama kita adalah memberikan hunian yang aman dan layak bagi warga secepat mungkin. Lahan sudah klir, anggaran siap dikucurkan, dan pematangan fasilitas pendukung terus berjalan di lapangan,” ujar Safni Sikumbang, Rabu (26/8/2026).»
Safni mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terdampak berlarut-larut berada dalam kondisi sementara. Karena itu, setiap tahapan pembangunan terus dikawal dan dikoordinasikan bersama pemerintah pusat maupun pihak-pihak terkait.
«“Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap terencana dan berkualitas. Yang kita bangun bukan sekadar rumah, tetapi kawasan hunian yang dapat menjadi tempat masyarakat memulai kembali kehidupannya dengan rasa aman dan nyaman,” tegasnya.»
Lahan 5,5 Hektare Disiapkan untuk Kawasan Huntap
Kawasan Huntap terpadu dipusatkan di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Lokasi tersebut disiapkan sebagai kawasan permukiman baru bagi masyarakat yang harus direlokasi dari wilayah terdampak bencana tanah bergerak.
Ketersediaan lahan mendapat dukungan besar dari masyarakat adat Nagari Koto Tinggi. Niniak Mamak Nagari Koto Tinggi menghibahkan lahan seluas 5,5 hektare untuk mendukung pembangunan kawasan Huntap.
Dukungan masyarakat adat tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan lokasi relokasi. Saat ini, pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengawal proses administrasi dan legalitas lahan, termasuk penerbitan sertifikat, guna memastikan kepastian hukum serta mencegah munculnya persoalan pertanahan di kemudian hari.
Safni menyampaikan apresiasi kepada masyarakat adat yang telah memberikan dukungan terhadap program relokasi tersebut.
«“Dukungan Niniak Mamak dan masyarakat Nagari Koto Tinggi merupakan bagian penting dari percepatan ini. Kita sangat mengapresiasi kebesaran hati masyarakat yang ikut membantu menyediakan lahan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” katanya.»
Pemerintah daerah juga memastikan kawasan Huntap tidak hanya menjadi lokasi pembangunan rumah, tetapi dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang dilengkapi fasilitas pendukung bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Salah satunya adalah penyiapan lokasi untuk relokasi SD Negeri 04 Nagari Koto Tinggi. Saat ini dilakukan pemadatan tanah pada lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga terdampak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak setelah menempati kawasan relokasi.
Teknologi Sepablock Didorong Percepat Pembangunan
Untuk mengejar target penyelesaian pembangunan Huntap pada akhir 2026, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi material konstruksi yang lebih cepat dan efisien.
Salah satunya melalui pemanfaatan Sepablock (Semen Padang Interlocking Block) hasil kolaborasi dengan PT Semen Padang.
Material interlocking block tersebut diharapkan dapat mempercepat pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan dinding rumah. Sistem pemasangannya memungkinkan proses pembangunan dilakukan lebih efisien dibandingkan metode pasangan bata konvensional.
Untuk menjamin ketersediaan material selama pembangunan berlangsung, PT Semen Padang juga telah menyiapkan peningkatan kapasitas produksi. Pasokan material konstruksi tersebut diproyeksikan dapat mendukung kebutuhan pembangunan Huntap hingga November 2026.
Safni menegaskan, percepatan pembangunan tidak boleh mengesampingkan kualitas bangunan.
«“Kita mengejar waktu karena masyarakat membutuhkan kepastian, tetapi kualitas tetap menjadi perhatian utama. Huntap ini harus dibangun dengan baik karena akan menjadi rumah bagi masyarakat untuk jangka panjang,” ujarnya.»
Kebutuhan Dasar Warga Tetap Dipenuhi
Sambil menunggu pembangunan Huntap selesai, masyarakat terdampak dari Jorong Aie Angek saat ini telah menempati Hunian Sementara (Huntara) yang disiapkan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memastikan kebutuhan dasar warga selama berada di Huntara tetap terpenuhi, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan air bersih, tempat ibadah, hingga jaminan hidup (jadup) selama masa transisi.
Menurut Safni, pemerintah daerah akan terus memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan sampai mereka benar-benar dapat menempati hunian permanen.
«“Selama Huntap belum selesai, kebutuhan masyarakat di Huntara tetap menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak ingin warga merasa ditinggalkan. Pemerintah akan terus hadir sampai proses relokasi dan pemulihan ini benar-benar tuntas,” ungkapnya.»
Dengan dimulainya pembangunan fisik pada September 2026, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat bergerak lebih cepat. Pembangunan 447 unit Huntap, ditambah penyiapan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukung, diharapkan menjadi langkah penting dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak secara menyeluruh.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama pemerintah pusat, Satgas PRR Pascabencana Sumatera, BPN, PT Semen Padang, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai target, berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
