Jakarta,metrosumatra.com.
— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, menyatakan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Namun, dukungan itu disertai catatan tegas: perluasan perampasan aset harus dibatasi norma yang jelas.
Hal itu disampaikan Benny dalam perbincangannya dengan wartawan media ini, Kamis (19/11/2026), usai membacakan pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI, pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut Benny, RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya dipahami sebagai instrumen untuk memenjarakan pelaku kejahatan. Lebih dari itu, undang-undang ini harus menjadi alat untuk memutus rantai ekonomi hasil tindak pidana.
“Prinsip yang berlaku, baik itu internasional maupun nasional, dengan tidak berhenti pada pemenjaraan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk memutus rantai ekonomi kejahatan hasil tindak pidana,” ujar Benny.
Ia menekankan, diperlukan kepastian hukum untuk menutup celah kejahatan, melindungi kepentingan negara, korban, serta pihak ketiga, sekaligus mengoptimalkan upaya pemulihan aset.
Benny menyebut, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara hukum maupun beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
Pengambilan kembali itu, kata dia, harus dilakukan melalui lembaga yang bersih, transparan, akuntabel, serta independen.
“Bahwa aset yang disita maupun yang dirampas dalam proses penegakan hukum tidak hanya dapat dikuasai oleh negara, tetapi juga dapat dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, atau bahkan dikembalikan kepada korban maupun pihak ketiga secara optimal,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar, lanjut Benny, memandang RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghilangan keuntungan hasil kejahatan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perlindungan hak masyarakat, dan pengembalian aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, RUU tersebut juga harus menjamin adanya akses terhadap pengadilan, kesempatan mengajukan keberatan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik.
Jaminan itu penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, serta memastikan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
“Maka dengan ini, Fraksi Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu terdekat,” kata Benny menutup pendapat fraksi yang disampaikannya dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang diikuti seluruh fraksi DPR-RI.(A/MM)
