Indeks

Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Benny Utama: Seimbangkan Penegakan Hukum dan HAM

Jakarta,metrosumatra.com.

— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan harus menjadi payung hukum yang jelas bagi seluruh lembaga penegak hukum.

Penegasan itu disampaikan Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).

RDP tersebut digelar untuk meminta masukan Baintelkam Polri agar prosedur penyadapan lebih jelas, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang yang mengancam hak privasi masyarakat.

Menurut Benny, selama ini pengaturan penyadapan masih tersebar dan belum memadai. Akibatnya, penyadapan kerap dilakukan tanpa otorisasi yang jelas, sehingga hasilnya sulit dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.

“Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM,” ujar Benny, mantan Bupati Pasaman dua periode dalam perbincangannya dengan wartawan media ini, Selasa (17/11).

Benny juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat dalam RUU Penyadapan, termasuk keharusan adanya izin atau penetapan dari lembaga yang berwenang, agar setiap tindakan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia menyebut, lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membutuhkan aturan yang sama dan tegas, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penyalahgunaan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Pembahasan RUU Penyadapan kembali mencuat ke publik setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Melalui RUU ini, Benny berharap penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan hak privasi warga negara.

Penyadapan secara diam-diam, kata Benny, merupakan bentuk intrusi ke dalam ruang privat yang dilindungi konstitusi dan hukum internasional, yakni Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta Pasal 28F dan Pasal 28G UUD 1945.

Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara Pasal 28G UUD 1945 memberikan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. (A/MM).

















Exit mobile version