Payakumbuh – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Jumat (17/05/2024).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Wirman Putra, mengapresiasi kinerja pemerintah kota sekaligus menyampaikan sejumlah catatan dan saran strategis untuk perbaikan ke depan.
“Setelah mencermati laporan masing-masing komisi yang memuat hasil pembahasan bersama OPD mitra kerja, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh menyatakan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 untuk dijadikan Perda, dengan beberapa catatan penting,” ujarnya di hadapan sidang paripurna.
Wirman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah, khususnya pengelola keuangan, atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga penghargaan WTP dapat diraih lagi,” katanya.
Fraksi Golkar meminta agar pemerintah kota segera memperbaiki beberapa kendala administrasi, termasuk percepatan penunjukan pejabat pengelola keuangan setelah evaluasi gubernur. Wirman juga menyoroti pencairan dana yang sering terkendala di awal tahun anggaran, termasuk dana BOS untuk sekolah.
“Terkait pencairan dana BOS di awal tahun, kami menemukan adanya keterlambatan yang memaksa pihak sekolah mengambil inisiatif pinjaman. Harap ke depan ini bisa diatasi lebih baik,” jelasnya.
Di sektor pembangunan, Fraksi Golkar mencatat bahwa pengerjaan proyek infrastruktur sering dimulai di pertengahan tahun kedua, sehingga pengerjaannya terkesan terburu-buru dan kurang sempurna.
“Jika memungkinkan, kami berharap pengerjaan proyek fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase dapat dimulai lebih awal agar hasilnya lebih optimal,” tambahnya.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun mendapat apresiasi. Namun, Ia mendorong pemerintah untuk terus menggali potensi yang belum tergarap secara maksimal.
Sorotan lain tertuju pada PAM Tirta Sago, perusahaan daerah yang menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Fraksi Golkar menilai pelayanan perusahaan ini masih kurang memuaskan.
“Kami menyadari ada banyak kendala yang dihadapi. Namun, dengan manajemen yang lebih baik dan upaya serius, kami yakin tujuan perbaikan pelayanan air bersih dapat tercapai,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat melalui program-program strategis.
“Kami berharap proyek strategis yang didanai DAK dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan mendatang,” tutup Wirman.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar berharap pemerintah kota dapat menjalankan APBD secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh.
