Payakumbuh — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi yang digelar di ruang sidang DPRD, Kamis (05/06/2025).
Ketiga ranperda tersebut yakni Ranperda tentang RPJMD 2025–2029, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, dan Penanaman Modal.
Juru bicara Fraksi PKS, Jen Zuldi Rozalim, menyampaikan apresiasi atas capaian positif Pemko Payakumbuh dalam pelaksanaan APBD 2024 serta penyusunan regulasi penanaman modal. Namun, fraksi PKS juga menyoroti sejumlah kekurangan, terutama dalam penyusunan RPJMD dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“RPJMD merupakan pengejawantahan visi dan misi kepala daerah terpilih dan menjadi panduan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen ini harus disusun secara rinci, detail, dan terukur agar implementasinya mudah dievaluasi,” ujar Jen Zuldi.
Dalam paparannya, Fraksi PKS mengkritisi kurang tegasnya rumusan misi kepala daerah terkait pemberdayaan dan pengembangan kualitas pendidikan, padahal keduanya menjadi bagian dari visi besar yang diusung. Fraksi juga mengusulkan penambahan unsur pendekatan agama dalam misi yang berbunyi “mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat.”
“Tanpa pendekatan agama, nuansa imani atau ruhiyah dinilai sulit terwujud,” tambahnya.
PKS juga mendesak agar RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, guna memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, pentingnya kesinambungan program dari RPJMD sebelumnya serta penentuan program prioritas utama juga menjadi sorotan.
Fraksi PKS berharap, meski Ranperda RPJMD masih dalam proses pembahasan, arah kebijakan Pemko sudah mulai menyesuaikan dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah, pengawasan terhadap penyakit masyarakat, dan pergaulan bebas remaja dinilai harus menjadi perhatian utama.
Terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PKS mengapresiasi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta realisasi pendapatan sebesar Rp753,32 miliar yang melampaui target Rp733,57 miliar. Namun, realisasi PAD yang hanya mencapai Rp130,17 miliar dari target Rp138,64 miliar menjadi catatan evaluasi.
“Realisasi PAD yang belum mencapai target perlu mendapat perhatian dan evaluasi serius agar tidak terulang di tahun berikutnya. Pemko juga harus terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah,” ujar Jen Zuldi.
Fraksi PKS juga mempertanyakan hasil uji petik yang dilakukan terhadap Dinas Perhubungan dalam perubahan APBD 2024. Di sisi lain, mereka mengingatkan bahwa serapan anggaran tidak hanya sekadar mengejar output, tetapi juga harus memperhatikan outcome atau dampak manfaat kegiatan bagi masyarakat.
Terkait Ranperda Penanaman Modal, Fraksi PKS memberikan dukungan penuh dengan harapan terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kota Payakumbuh. Menurut mereka, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang representatif menjadi modal kuat dalam mendorong investasi.
Namun demikian, Fraksi PKS menekankan pentingnya pendataan potensi investasi secara terbuka, kepastian hukum bagi investor, serta prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek investasi yang masuk ke daerah.
“Ke depan, Payakumbuh harus lebih aktif dalam mempromosikan potensi investasinya dan menciptakan ekosistem yang ramah investor namun tetap berpihak kepada masyarakat,” pungkas Jen Zuldi.
Di akhir penyampaian pandangan umum, Fraksi PKS turut mendoakan jamaah haji asal Payakumbuh yang sedang melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H. Fraksi berharap semangat pengorbanan dan ketakwaan dapat mewarnai langkah pembangunan Kota Payakumbuh ke depan. (red)
