Batusangkar,metrosumatra.com.
Sebagaimana Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun 2026 sebagai momentum evaluasi kinerja sekaligus penyatuan langkah seluruh satuan kerja, Januari 2026. Rakor ini dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Tanah Datar H. Amril, diikuti oleh kepala seksi, kepala KUA, kepala madrasah, pengawas, penyuluh, serta pimpinan pondok pesantren di Aula Ikhlas Beramal, Senin 19 Januari 2026.
Dimana rakor diawali dengan evaluasi dan refleksi kinerja tahun 2025, khususnya capaian serapan anggaran pada masing-masing seksi dan madrasah. Selain itu, pimpinan juga memberikan apresiasi secara lisan kepada KUA dan madrasah yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional sepanjang tahun 2025, serta menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara tuntas tanpa kendala administratif.
Memasuki agenda tahun 2026, Rakor menekankan percepatan pelaksanaan program kerja melalui implementasi 7 Program Prioritas Menteri Agama (Asta Protas Gus Men), dengan fokus pada penguatan moderasi beragama, transformasi digital layanan, dan revitalisasi KUA. Seluruh satuan kerja juga diinstruksikan untuk mengupayakan realisasi anggaran mencapai minimal 70 persen pada bulan Juli 2026, serta memperkuat penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi aplikasi digital perkantoran, termasuk digitalisasi surat menyurat.
Arahan khusus juga disampaikan berdasarkan satuan kerja. Kasubbag TU ditekankan pada penguatan disiplin ASN melalui E-Kinerja, penataan aset BMN, serta kebersihan lingkungan kantor. Para Kasi dan Penyelenggara diminta mempercepat proses verifikasi bantuan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Kepala madrasah diarahkan untuk mempersiapkan PPDB dengan baik, meningkatkan mutu lulusan, serta menjamin transparansi pengelolaan dana BOS. Kepala KUA didorong mengoptimalkan layanan berbasis digital dan memperkuat program ketahanan keluarga melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Sementara itu, Pokjawas dan Ipari diharapkan meningkatkan pendampingan guru serta penyuluhan berbasis moderasi beragama, dan pimpinan pondok pesantren diminta memperkuat kemandirian ekonomi pesantren serta melakukan pemutakhiran data EMIS.
Dalam Rakor tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar juga menegaskan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas dari pungutan liar. Seluruh jajaran diingatkan agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penyatuan langkah. Kita ingin seluruh satuan kerja bergerak dalam satu irama, bekerja dengan semangat kebersamaan, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak ada ruang bagi pungutan liar yang tidak sesuai dengan aturan,” tegas pimpinan Kemenag Tanah Datar dalam arahannya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pelayanan keagamaan dan pendidikan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mendorong seluruh ASN Kemenag Tanah Datar untuk tidak hanya bekerja rutin, tetapi mampu menghadirkan inovasi yang berdampak langsung. Dengan teamwork, integritas, dan profesionalisme, program Kemenag akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanah Datar,” tambahnya.
Selain itu, Rakor juga membahas isu strategis daerah, di antaranya peningkatan Indeks Kesalehan Sosial melalui peran aktif penyuluh dan KUA dalam menjaga harmoni masyarakat Luhak Nan Tuo, serta penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan program-program keagamaan daerah.(Kmng/STM)
