Padang – Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera Tahun 2026. Forum strategis ini digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas Wilayah yang Tangguh untuk Mendorong Integrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera yang Berkelanjutan”, forum ini mempertemukan para kepala daerah, Bappenas, BPS, dan Bank Indonesia guna merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi kawasan Sumatera.
Turut hadir dalam perhelatan ini Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ., Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat Andy Setyo Biwado, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh Edy Mahmud, S.Si., MP., Executive Vice President of Strategic Business Growth PT KAI Ir. Bernike Christiwan, S.T., IPM., MIRSE., ASEAN.Eng., serta jajaran gubernur se-Sumatera.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mmelalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menegaskan bahwa pembangunan daerah di era modern tidak bisa lagi terjebak pada ego sektoral. Kolaborasi antardaerah menjadi kunci agar potensi ekonomi lokal berdampak masif pada skala regional.
“Forum ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Kita harus memahami bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkait erat dengan daerah lainnya. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terhubung dan saling menguatkan,” tegas Elzadaswarman.
Bagi Kota Payakumbuh, konektivitas regional ini akan membuka urat nadi pemasaran yang lebih luas bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri makanan olahan, serta hasil pertanian daerah. Akses distribusi yang lancar diyakini akan mendongkrak daya saing pelaku usaha Payakumbuh di pasar Sumatera.
Selain konektivitas fisik, Elzadaswarman secara khusus menyoroti urgensi akurasi data PDRB dan ISE. Menurutnya, ketersediaan data statistik yang mutakhir, konsisten, dan terukur adalah fondasi utama agar arah kebijakan pemerintah tidak salah sasaran.
“Data merupakan fondasi krusial dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas secara tepat, mengukur capaian, sekaligus memetakan sektor mana yang masih membutuhkan suntikan penguatan,” jelasnya.
Wawako mendorong sinergi yang lebih tajam antara pemerintah daerah, BPS, dan instansi terkait agar data statistik tidak sekadar berujung menjadi tumpukan laporan di atas meja. Data tersebut harus dieksekusi menjadi instrumen pengambil keputusan yang menghadirkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Sumatera.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam arahannya menekankan bahwa keberagaman potensi di Pulau Sumatera merupakan kekuatan raksasa yang harus dikelola secara terpadu. Keterhubungan ekonomi menjadikan kerja sama lintas provinsi sebagai kebutuhan mutlak, terutama menyangkut kelancaran distribusi logistik, reaktivasi jalur kereta api, hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang.
“Kita tidak cukup hanya membicarakan kemajuan daerah masing-masing. Kita perlu melihat bagaimana setiap potensi dapat saling melengkapi dan tantangan dijawab melalui kerja sama berkelanjutan,” ungkap Mahyeldi.(*)
