Payakumbuh – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (05/06/2025).
Ketiga ranperda tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, dan Ranperda tentang Penanaman Modal.
Melalui juru bicaranya, Febriadi, Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Namun demikian, fraksi tersebut mendorong agar proses perencanaan dilakukan secara demokratis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menghasilkan program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami mendorong agar RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen normatif, namun berisi program yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Febriadi.
Fraksi NasDem juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyusun satu program unggulan yang menjadi kebanggaan Kota Payakumbuh selama lima tahun ke depan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi ikon daerah, seperti pengembangan wisata kuliner yang terintegrasi.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan, Fraksi NasDem menekankan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara. Pemerintah daerah diminta untuk bertindak tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai kompetensinya.
Selain itu, NasDem menyoroti sejumlah isu aktual di lapangan, mulai dari tingginya kasus penyalahgunaan narkoba, keterlambatan pembayaran honor guru PAUD, hingga buruknya distribusi air bersih oleh PDAM. “Kami menerima keluhan masyarakat bahwa ada meteran air yang tetap berputar meski pasokan air mati. Saat disampaikan ke petugas, justru masyarakat dibebankan biaya tambahan,” ungkapnya.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem juga mengangkat persoalan belum meratanya penggunaan KTP Kota Payakumbuh oleh warga yang tinggal di kawasan perumahan, serta perlunya pembenahan fasilitas publik, seperti hydrant di Pasar Ibuh yang dinilai tidak berfungsi optimal.
Mereka juga menyoroti pengalihan lahan breeding farm untuk pengelolaan sampah yang berdampak pada penggusuran sapi milik Pemko. Dari informasi yang diterima, jumlah sapi yang sebelumnya mencapai 125 ekor kini tersisa 3 ekor, sementara 22 ekor sudah dilelang. Fraksi NasDem meminta klarifikasi terkait keberadaan sisanya dan transparansi proses pelelangan.
Terkait sektor kepemudaan, NasDem mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga untuk lebih gencar mempublikasikan kegiatan dan memperbanyak event bagi anak muda sebagai ruang pengembangan potensi mereka.
Selain itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan kawasan Batang Agam agar kewenangannya dapat dilimpahkan ke pemerintah kota. “Dengan demikian, penataan kawasan wisata kuliner Batang Agam dapat dilakukan lebih optimal,” tegasnya.
Dalam pemandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
Namun, fraksi ini juga mengingatkan agar pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi diperkuat untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Penanaman Modal, Fraksi NasDem menyatakan dukungan atas langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berinvestasi. Namun, mereka mengingatkan perlunya pengawasan terhadap para investor agar tidak terjadi pelanggaran aturan.
“Kami juga meminta pemerintah daerah untuk segera memetakan potensi-potensi investasi di Payakumbuh dan mempromosikannya secara aktif untuk menarik minat investor potensial,” ujar Febriadi.
Lebih jauh, Fraksi NasDem mengingatkan pentingnya mengantisipasi dampak negatif dari investasi, seperti pencemaran lingkungan dan gangguan ketertiban umum. Pemerintah juga diharapkan menjaga kelangsungan usaha lokal agar tidak terpinggirkan oleh arus modal besar.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut secara teknis dalam rapat pembahasan lanjutan bersama perangkat daerah terkait. (red)
