Payakumbuh, – Pemko Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Sumatera Barat di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (25/2/2026).
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar ini menjadi wadah bagi Pemko Payakumbuh untuk menyampaikan evaluasi capaian, usulan program sinkronisasi untuk tahun 2026 dan 2027, serta berbagai permasalahan daerah.
Dalam pemaparannya, Wali Kota, Wakil Wali Kota serta jajaran Pemko Payakumbuh menyampaikan sejumlah agenda krusial.
Tiga agenda utama yang dibahas meliputi penanggulangan bencana daerah, sinkronisasi program percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penyampaian upaya, kendala, dan usulan program sinergi kabupaten/kota.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta dalam sambutannya, menyoroti tingginya frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya pada akhir tahun 2025.
Ia memaparkan data terbaru terkait kerusakan rumah dan lahan pertanian akibat banjir dan cuaca ekstrem.
“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Data di dashboard kebencanaan kami per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif. Untuk itu, kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD,” ujar Zulmaeta.
Tak hanya soal bencana alam, Zulmaeta juga menyoroti permasalahan klasik namun krusial di TPA Regional yang hingga kini masih memicu komplain masyarakat.
Ia mengusulkan agar Pemprov Sumbar dapat membantu penanganan segera untuk meminimalisir risiko pencemaran.
“Tumpukan sampah yang belum ditutup tanah dan air lindi yang belum terkendali dengan baik menjadi masalah serius. Kami mohon dukungan untuk pemakaian kembali TPA regional tahun 2026, serta perbaikan jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya.
Di sektor ekonomi dan infrastruktur, Wako Zulmaeta menyampaikan sejumlah usulan strategis. Mulai dari pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan dampak kendaraan ODOL, pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk mendukung kawasan pergudangan, hingga peningkatan kapasitas produksi air minum PDAM Tirta Sago yang terkendala pipa tua dan tingginya permintaan dari pengembang perumahan.
“Sebagian besar instalasi pipa kita dibangun era 1980-an, sudah keropos dan menyebabkan kebocoran tinggi (NRW). Akibatnya, kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air tidak mencukupi. Kami usulkan bantuan provinsi untuk rehabilitasi jaringan, pembangunan IPA di Limbukan, dan reservoir baru,” paparnya.
Sektor pemberdayaan UMKM juga mendapat porsi perhatian khusus. Zulmaeta mengungkapkan peluang besar dari perusahaan The Sak Bali yang siap menampung produk 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Namun, kapasitas pengrajin di Payakumbuh baru mencapai 400 orang.
“Ini peluang emas, tapi kami tak bisa sendiri. Kami membuka peluang kerjasama dengan pengrajin dari kabupaten/kota tetangga. Peran fasilitasi provinsi sangat kami harapkan untuk mewujudkan hilirisasi produk handycraft ini,” harapnya.
Di akhir pemaparan, Zulmaeta juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas lulusan SLTA, dengan target lebih banyak diterima di perguruan tinggi favorit. Selain itu, ia juga meminta fasilitasi Provinsi Sumbar dalam menindaklanjuti penetapan tapal batas dan peralihan aset antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten 50 Kota.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam arahannya menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumbar pasca berbagai tantangan di tahun 2025. Ia memaparkan sejumlah strategi besar yang telah disusun bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar untuk mencapai target pertumbuhan optimis 5,7 persen.
“Tantangan 2025 adalah ‘Wake Up Call’ bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi momentum transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi berbasis industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target 5,7% bukan mustahil jika transformasi struktural dimulai hari ini, ” tegas Gubernur Mahyeldi di hadapan jajaran Kepala OPD dari Pemprov Sumbar maupun kota Payakumbuh.
Gubernur memaparkan empat strategi utama yang akan menjadi kendaraan menuju target tersebut.
Pertama, Hilirisasi Agroindustri dengan menghentikan ekspor komoditas mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan. Ia menyebut potensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar Rp20 triliun dapat menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp80 triliun dan menyerap 240.000 tenaga kerja baru hingga 2029.
Kedua, Transformasi Pariwisata dan Ekonomi Hijau dengan shift to quality tourism di kawasan Mandeh serta pemanfaatan energi geothermal melalui kebijakan pembiayaan hijau.
Ketiga, Akselerasi Digitalisasi UMKM melalui perluasan broadband hingga ke desa, onboarding fintech, dan integrasi QRIS di seluruh rantai nilai pariwisata yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan 1 hingga 2 persen.
“Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Itu strategi keempat kita. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai adalah nadi distribusi pangan. Kita juga akan dorong asuransi pertanian masif dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi,” imbuh Mahyeldi, merujuk pada Rencana Adaptasi Nasional (NAP) untuk ketahanan pangan dan air.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang sinergis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
