Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Kecamatan Lamposi Tigo Nagori melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori, Senin (2/2/2026), dengan mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing melalui Penguatan Pemberdayaan, Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik.”
Musrenbang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten I Setdako Payakumbuh Nofriwandi, Camat Lamposi Tigo Nagori Diki Engla, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh, para lurah se-Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Durian, Koto Panjang dan Parambahan, Ketua LPM, TP-PKK, unsur ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Asisten I Setdako Payakumbuh, Nofriwandi menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus wujud implementasi otonomi daerah.
“Pembangunan yang berhasil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis pembangunan Kota Payakumbuh dapat terus berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah dilaksanakan di enam kelurahan pada 12 hingga 20 Januari 2026. Seluruh tahapan perencanaan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, dimulai dari tingkat RT/RW, pra-musrenbang, hingga musrenbang kelurahan dan kecamatan, dengan melibatkan fasilitator perencana kelurahan (faskel) sebagai unsur masyarakat.
Melalui Musrenbang Kecamatan, diharapkan terjadi penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan usulan kegiatan pembangunan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Nofriwandi menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Nofriwandi juga memaparkan kondisi makro pembangunan Kota Payakumbuh. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,53 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,70 persen. Meski demikian, Pemerintah Kota Payakumbuh tetap berupaya mengoptimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang sosial, angka kemiskinan Kota Payakumbuh pada tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 4,95 persen, turun dari 5,19 persen pada tahun 2024 dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,96 persen, masih lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran provinsi yang mencapai 5,62 persen.
Khusus Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, pemerintah mencatat masih terdapat 445 kepala keluarga yang berada pada desil 1, delapan balita stunting, 249 keluarga berisiko stunting, enam kepala keluarga tanpa akses air minum layak, serta 88 kepala keluarga tanpa jamban layak. Data ini menjadi dasar bagi OPD terkait untuk melakukan intervensi secara terarah.
Nofriwandi menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah pusat kembali mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan ke masing-masing kelurahan sebesar Rp200 juta. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi dari tingkat kelurahan.
Musrenbang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga terintegrasi dengan kegiatan rembug stunting, yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2023. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kota Payakumbuh pada tahun 2024 masih berada di angka 16,4 persen, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor untuk menurunkannya secara signifikan.
Selain fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau untuk memilah sampah rumah tangga menjadi tiga jenis, mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menyalurkan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan pembangunan kembali pusat pertokoan Payakumbuh yang terbakar pada akhir tahun lalu. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong kembali aktivitas ekonomi dan meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Camat Lamposi Tigo Nagori, Diki Engla, menyampaikan bahwa hasil dari seluruh tahapan Musrenbang di enam kelurahan telah menghasilkan 30 usulan skala prioritas pembangunan, masing-masing lima usulan dari setiap kelurahan.
“Musrenbang Kecamatan ini menjadi forum untuk memastikan kembali usulan prioritas tersebut, serta membahas kemungkinan usulan baru yang bersifat sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menitikberatkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dan ketepatan sasaran menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.
Musrenbang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan rencana pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029.(FR)
