Mentawai,metrosumatra.com.
– Kepala Desa Sipora Jaya, Lutfianto, mengambil sikap tegas dengan meminta disposisi langsung kepada Bupati Kepulauan Mentawai terkait kasus kematian sapi milik warga yang diduga kuat terjadi setelah kedatangan sapi bantuan melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, Manual Simamora.
Surat disposisi dari Bupati tersebut segera dialihkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lutfianto secara langsung mengantarkan dokumen itu dan diterima oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Hatisama Hura, di ruang kerjanya pada Senin (15/9) sekitar pukul 10.11 WIB.
Menurut Lutfianto, kasus ini menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat. Pasalnya, sapi yang mati merupakan ternak warga yang sebelumnya sehat, namun tiba-tiba jatuh sakit setelah adanya kedatangan sapi Pokir.
“Program Pokir seharusnya membawa manfaat, bukan masalah. Warga kami resah karena sapi mereka mati justru setelah sapi Pokir masuk. Kami mendesak agar pemerintah daerah turun tangan menelusuri penyebabnya dan memberi solusi konkret, agar tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bantuan pemerintah,” tegas Lupfianto usai menyerahkan disposisi.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Hatisama Hura, mengakui pihaknya telah menerima disposisi dari Bupati. Ia menyatakan tim teknis akan segera diturunkan ke lapangan untuk melakukan investigasi, termasuk pemeriksaan kesehatan sapi bantuan Pokir maupun sapi warga yang terdampak.
“Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian sapi warga, apakah terkait penyakit menular, pola pemeliharaan, atau faktor lainnya. Hasilnya nanti akan menjadi dasar langkah tindak lanjut,” ujar Hatisama.
Kasus ini mendapat sorotan tajam karena menyangkut program Pokir DPRD Manual Simamora, yang mestinya menjadi wujud perhatian wakil rakyat kepada konstituen. Namun, insiden kematian sapi warga justru menimbulkan pertanyaan soal kualitas distribusi, kesiapan teknis, hingga pengawasan atas program tersebut.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada investigasi, tetapi juga memberikan ganti rugi maupun jaminan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa setiap program bantuan, apalagi yang melibatkan dana rakyat, harus dijalankan secara profesional dan diawasi ketat, agar tidak justru menyusahkan masyarakat penerima.(Fais)
