Kuansing,metrosumatranews.com.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi Azrori Analke melalui pesan WhatsApp (30/04/2022), menyampaikan bahwa kalau tidak pada saat sekarang ini, kapan lagi, bagi pemerintah bekerja serius dan maksimal.
Hampir sudah 2 tahun negeri ini kena dampak wabah Pandemi Codvid 19 dan ditambah dengan situasi ekonomi yang tidak menentu serta rasa rindu akan suasana berkumpul pada lebaran idul Fitri bersama keluarga.
Azrori Analke menekankan jikalau Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kuansing, Masrul Hakim, tidak mampu bekerja maksimal terhadap kegiatan rutin di instansi yang ia pimpin maka segeralah untuk mundur dari jabatannya.
Penegasan itu disebutkan karena Azrori menilai Sekretaris Disdikpora defenitif di Kuansing itu, sudah tidak mampu lagi menjalankan roda sistem pendidikan di Pemkab Kuansing terutama dalam memproses verifikasi Tambahan Penghasilan Guru (TPG) / Sertifikasi guru.
“Kalau memang Kadis nya sudah tidak mampu, ya silahkan mundur saja, dan kita minta Plt Bupati Suhardiman Amby segera evaluasi kinerja anak buahnya ini,” ujar Azrori, dihubungi Saptu (30/4/2022).
Azrori menyayangkan, kegiatan proses pencairan TPG sudah sering terjadi dan dalam proses perjalanannya tidak ada yang namanya keterlambatan pemunduran pembayaran.
“Seharusnya Kepala Dinas semakin lama semakin siap dengan tanggung jawabnya. Tak ada alasan apapun keterlambatan dalam pembayaran TPG ini,” tegasnya.
Menurut dia, Plt Kadisdikpora seharusnya memiliki sistem yang lebih efektif dalam bekerja. Alasan tidak cukup waktu menurut dia, itu hanya alasan yang mengada ada dan klasik guna mencari kambing hitam.
Kenapa sudah dekat waktu, baru diproses pencairan, kenapa tidak dari awal-awal dilaksanakan proses itu,” cetusnya.
Terhadap hal ini, Azrori berencana akan menggunakan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kuansing guna memantau kinerja yang ada di Disdikpora.
Pendidikan ini perlu manajemen yang baik, terutama dari sisi sistem pengelolaan. Sistem dalam bekerja tidak hanya protap saja dan tidak hal-hal itu saja dikerjakan,” bebernya.
Disdikpora Kuansing, kata dia lagi, seharusnya lebih berkembang dari waktu ke waktu. Dirinya akan mempertanyakan apa saja pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Disdikpora dalam hal mengurus tata kelola.
“Jadi jangan mencari alasan klasik yang persoalannya itu saja-saja sampai tak habis habis seterusnya,” cetusnya.
Untuk diketahui, sebanyak 1600-an di Kabupaten Kuansing, dipastikan tidak menerima TPG. Alasan terganjal waktu proses verifikasi, menjadikan Disdikpora menahan hak guru meski dana nya sudah ada.
“Insha Allah siap lebaran kita ajukan pengajuan pembayaran,” tuturnya dikonfirmasi. (H).
