Telukkuantan,metrosumatranews.com.
Mantan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kuansing, H Musliadi SAg menilai, kritikan dirinya terhadap Plt Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby yang akan mengalokasikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berjalan untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau di Kabupaten Kuantan Singingi adalah bentuk ketidakpahaman Suhardiman dalam penggunaan Silpa tersebut.
“Porprov itu segala pembiayaan penyelenggaraannya ditanggun provinsi. Tak boleh anggaran kabupaten digunakan untuk itu. Jelas menyalahi itu,” kata Musliadi menjawab tudingan Plt Bupati Suhardiman terkait Porprov tersebut, Sabtu (21/5/2022).
Jikapun ada perbaikan sarana dan prasarasana venue yang akan dilaksanakan pada Porprov di Kuansing tahun 2022 ini, menurut Musliadi, dibolehkan menggunakan anggaran daerah. Namun itu harus dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana olahraga daerah.
“Dan tidak seenaknya juga menggunakan anggaran itu. Oke la sekarang ada Silpa sebesar Rp130 miliar. Tapi tetap tak bisa sembaranggunakan juga Silpa ini. Maka, saya mengingatkan Plt Bupati itu. Jangan asal ngomong soal penggunaan Silpa ini. Emang ini uangnya pribadi Suhardiman,” tegas Musliadi menyindir.
Ketua PKB Kuansing itu pun membantah, bahwa dirinya bukan menolak Porprov dilaksanakan di Kuansing. Namun, Ia perlu menyampaikan yang benar kepada masyarakat. Lantas, Musliadi pun menilai, Plt Bupati Kuansing sebagai Pejabat Daerah tidak mau dikritik dan diberi masukan alias anti kritik.
“Saya sangat menilai, bahwa Plt Bupati Suhardiman sebagai Pejabat Daerah tidak mau dikritik alias anti kritik. Dan perlu difahami oleh Plt, bahwa saya bukan tidak setuju dengan Porprov dilaksanakan di Kuansing. Maka, sebagai masyarakat dan ketua partai, saya tidak setuju anggaran Porprov itu ditambah lagi dari anggaran Silpa kabupaten. Ini menyalahi. Apalagi, ini kan olek provinsi yang dilaksanakan di Kuansing. Anggarannya kan sudah ada dialokasikan untuk Porprov itu untuk penyelenggaraannya,” tegas Musliadi.
Kalah mau nambah anggaran, Musliadi sarankan, Plt Bupati itu untuk meminta tambahan pembiayaan ke provinsi atau memaksimalkan anggaran yang ada, Rp25 M
“Karena kita tahu, sukses penyelenggaraan Porprov di Kuansing ini kan tergantung pemerintah daerahnya sebagai panitia besar (PB), yang ketuanya adalah bupati dibantu ketua hariannya sekda. Sukses Kuansing sebagai tuan rumah, itu tergantung bupati. Kalau KONI, kita tahu itu fokusnya dalam penyiapan atlet agar berprestasi. Itu saja setahu saya,” ungkapnya.
Dan berulangkali disampaikan Musliadi, bahwa dirinya memberi saran, kritik dan masukan kepada Plt Bupati bukan merasa hebat dari Plt Bupati. Namun hanya sekedar mengingatkan agar tidak asal ngomong perihal penggunaan anggaran Silpa itu.
“Sekali lagi saya sampaikan, saya bukan mau mengajari Suhardiman yang bergelar Datuk ini, cuma saya hanya mengingatkan sebagai kepala daerah karena banyak kebutuhan daerah yang lebih prioritas. Kita tahu, sekarang bagaimana situasi ASN kita. TPP dipotong. ADD dikurangi. Tunjangan guru tak dibayar penuh. Gaji perangkat desa tak jelas. Honorer dan masa kerja honorer dipangkas. Ini kan masalah yang harus diselesaikan Suhardiman. Saya rasa, Silpa itu didapat Suhardiman dari potongan-potongan tersebut,” beber Musliadi.
Apalagi di berbagai kesempatan, kata Musliadi, Suhardiman ini kerap mengatakan, bahwa APBD Kuansing minim, sehingga untuk bangun jalan dan gedung sekolah yan sudah mau runtuh tak cukup anggarannya.
“Tapi kok dalam rapat kerja KONI dihadapan KONI Riau, beliau sampaikan dana Silpa akan digunakan untuk pembiayan Porprov di Kuansing. Maka saya sampaikan, kenapa harus porprov yang harys ditambah, sebaiknya gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat perbaiki jalan jembatan, perbaikan gedung sekolah,” katanya menyarankan.
Jadi, menurutnya, kalau Suhardiman menganggap saran ini menggurui beliau, kata Musliadi, itu salah besar.
“Saya tak perlu menggurui beliau, karena beliau dulu jadi wabup sekarang bisa jadi Plt Bupati. Dan beliau bisa melakukan apa saja. Tetapi perlu diingat, sebagai pejabat publik, Suhardiman harus tau setiap kebijakannya dipantau oleh masyarakat,” tegasnya.
Setiap mengkriti dan memberi saran kepada Plt Bupati Kuansing, Musliadi merasa heran dengan Suhardiman. Pasalnya, Ia menanggapinya berlebihan dan reaktif. Sehingga terkesan anti kritik. Dan enggan diberi masukan yang lebih baik.
“Tak masalah. Sekarang yang arogan ini siapa? Saya atau Suhardiman yang arogan. Sebagai pemimpin yang baik, itu mampu menerima kritikan dan masukan oleh siapapun. Tidak harus merendahkan orang dan menakut-nakuti orang yang mengkritik. Kalau tak mau dikritik, ya sudah lah,” kata Musliadi menyindir.(rls/h)
