Tuapejat,metrosumatra.com.
11 Juni 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, serta Informasi Publik yang berlangsung di Aula Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nasrullah, S.Pd, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Nasrullah menyampaikan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu bentuk akuntabilitas lembaga kepada publik.
“Melalui Rakor ini, kita berharap pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik di lingkungan Bawaslu dapat semakin profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Sementara itu, sambutan kedua disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Parius Sabaggalet, S.Kom. Ia menekankan bahwa humas merupakan wajah terdepan lembaga dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurut Parius, fungsi kehumasan tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun citra kelembagaan, menangkal hoaks, mengedukasi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi.
“Humas adalah wajah Bawaslu. Melalui kehumasan, informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap lembaga,” katanya.
Dalam pemaparannya, Parius juga menjelaskan sejumlah tantangan kehumasan yang dihadapi saat ini, di antaranya maraknya hoaks dan disinformasi, serangan opini publik di media sosial, arus informasi yang bergerak sangat cepat, rendahnya literasi digital masyarakat, hinggaketerbatasan sumber daya manusia (SDM).
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bawaslu Mentawai terus memperkuat strategi pengelolaan kehumasan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi media publikasi, penguatan dokumentasi dan peliputan kegiatan, serta memperluas kolaborasi dengan insan pers dan berbagai pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan artisipatif dalam setiap tahapan demokrasi.(Fais)
