Padang,metrosumatra.com.
— Tokoh masyarakat Sumatera Barat, Dr Zaitul Ikhlas Saad Rajo Intan, melakukan pertemuan dengan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) II, Laksamana Muda TNI S. Tanjung, untuk mendiskusikan isu strategis kemaritiman Indonesia, Selasa (21/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Zaitul Ikhlas menyampaikan tiga gagasan pokok yakni penegasan Indonesia sebagai negara maritim, reposisi makna laut sebagai pemersatu wilayah dan bangsa bukan sebagai pemisah, serta usulan perubahan nomenklatur dari sebutan “pulau terluar” menjadi “pulau terdepan”.
Menurut Zaitul, mencermati konstelasi politik nasional dan perilaku masyarakat terutama para elit saat ini yang dinilai mengkhawatirkan, telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI. Kondisi ini dipandang perlu mendapat respon dari TNI AL dari perspektif tugas pokok dan fungsinya.
“Karena 70 persen wilayah NKRI adalah lautan. Di sisi lain, umumnya masyarakat termasuk para elit bangsa melihat laut hanya dari aspek ekonomi, bahwa laut adalah sumber energi dan ikan. Tetapi belum atau kurang memahami secara utuh dari aspek pertahanan negara,” ujar Zaitul, yang juga tokoh Muhammadiyah di Ranah Minang.
Ia menegaskan diperlukan upaya yang sistemik dan masif untuk melakukan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat, terutama elit bangsa, bahwa laut adalah wilayah yang sangat strategis dari aspek pertahanan negara dan keutuhan NKRI.
Zaitul juga menyoroti kekeliruan paradigma yang masih berkembang di tengah masyarakat yang memandang laut sebagai pemisah. Sebagai contoh, Selat Sunda sering disebut sebagai laut yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Padahal dalam konsep negara kepulauan, laut itu bukan pemisah, tetapi pemersatu.
Hal krusial lainnya adalah terkait istilah pulau terluar. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 111 pulau terluar, dengan rincian 42 pulau berpenduduk dan 69 pulau tidak berpenduduk.
“Selama kita memakai istilah pulau terluar, maka yang muncul adalah sikap mengabaikan. Akhirnya kita bisa kehilangan pulau, seperti kejadian kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang diambil Malaysia,” kata Zaitul Ikhlas, akademisi Purna Bakti Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Padang.
Jika menggunakan sebutan Pulau Terdepan, menurutnya akan berdampak keuntungan yang lebih besar.
Pertama, keuntungan politis dan kedaulatan. Istilah “pulau terluar” berkonotasi sebagai wilayah sisa, pinggiran, terpencil dan berada di ujung belakang yang jauh dari pusat perhatian. Sudut pandang ini membuat wilayah tersebut rentan diabaikan dan rawan diklaim negara lain. Sementara “pulau terdepan” mengubah status pulau menjadi beranda depan negara atau pintu gerbang utama, yang menegaskan bahwa pulau tersebut adalah batas pertahanan utama dan wajah pertama NKRI.
Kedua, keuntungan pemerataan pembangunan ekonomi. Jika dianggap terluar, pembangunan ekonomi sering kali dinomorduakan karena dianggap daerah pelosok. Sebaliknya, dengan istilah terdepan, pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur terbaik di wilayah itu sebagai etalase ekonomi yang menunjukkan kemakmuran Indonesia kepada negara tetangga.
Ketiga, keuntungan strategi pertahanan dan keamanan. Istilah Pulau Terdepan menempatkan wilayah tersebut sebagai Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini terhadap ancaman kedaulatan, penyelundupan, maupun kejahatan lintas negara. Hal itu juga akan memberikan suntikan moral dan kebanggaan bagi prajurit TNI dan Polri yang ditugaskan.
Terkait pokok-pokok pikiran tersebut, Zaitul Ikhlas mengusulkan agar mensosialisasikan Kepres No. 6 Tahun 2017 Tentang penamaan Pulau-Pulau Kecil Terluar direvesi dengan istilah Pulau-Pulai Kecil Terdepan, Dankodaeral II menginisiasi pelaksanaan seminar nasional kemaritiman untuk membahasnya secara lebih komprehensif.
“Dankodaeral II Laksamana Muda S. Tanjung menyambut baik gagasan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikanmya.(MM).
