Daerah  

Bupati Asmar Buka FGD RIPPM PT Timah Tbk, Dorong Sinergi Program Pemberdayaan Berkelanjutan di Meranti

KEPULAUAN MERANTI,metrosumatranews.com.

– Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) bersama PT Timah Tbk. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti pada Selasa (1/9/2026).





Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen PT Timah Tbk yang secara konsisten membuka ruang komunikasi serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan serta pembaruan dokumen RIPPM.

“Bagi kami, kegiatan ini bukan sekadar forum untuk menyampaikan program. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung, melihat persoalan yang ada di lapangan, sekaligus menyusun langkah pemberdayaan yang benar-benar memberikan manfaat,” ujar Asmar.

Bupati memaparkan bahwa sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, di sisi lain daerah ini masih menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, infrastruktur, isu lingkungan, hingga penciptaan lapangan kerja.

Oleh karena itu, Asmar berharap program pemberdayaan melalui RIPPM PT Timah dapat bersinergi secara erat dengan prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan agar program yang dirancang tidak bersifat bantuan sesaat, melainkan mampu menciptakan kemandirian jangka panjang sehingga masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.

“Kita ingin penguatan di berbagai sektor nyata, seperti pembinaan UMKM, peningkatan keterampilan warga, pengembangan ekonomi produktif, dukungan sektor perikanan dan pertanian, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta program yang mendukung kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal, mengkoordinasikan, dan menyinkronkan program pemberdayaan ini agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, terukur, dan berdampak luas.

“Mari kita susun RIPPM yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Saya percaya, dengan komitmen bersama, keberadaan PT Timah Tbk di Meranti akan terus memberikan kontribusi positif,” tutup Bupati.

Sebelumnya, Division Head Kundur Area PT Timah Tbk, Ronanta menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan momentum yang sangat penting sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan RIPPM-nya.

“Program yang dilakukan oleh PT Timah ini bukan hanya sekedar menyatakan di atas kertas bagus, tetapi juga harus diaplikasikan, terutama di lingkungan operasional,” ujarnya.

Ronanta mengatakan, beberapa tahun lalu, pihaknya sudah mengeksploitasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Kepulauan Meranti, akan tetapi beberapa tahun belakang ini pihaknya belum beroperasi kembali karena ada kendala terkait dengan begitu tebal atau tingginya lapisan tanah penutup atau overburden.

“Namun, kita tetap memperpanjang IUP-nya selama sepuluh tahun kedepan. Tentu hal ini kami memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat melalui program RIPPM tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau, Wan Saiful Effendi, AP., M.Si menyampaikan apresiasi kepada PT Timah yang telah melaksanakan forum konsultasi publik ini melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.

” Menurut kami forum seperti ini sangat penting untuk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan,” ungkapnya.

RIPPM bukan hanya merupakan dokumen perencanaan program tapi harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa keberadaan kegiatan usaha dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu pembaruan RIPPM perlu melihat kondisi aktual di lapangan, potensi daerah serta kebutuhan masyarakat dan program yang dirancang diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sesaat tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas kemandirian, kesejahteraan dan dalam jangka panjang.

“Khusus di Kepulauan Meranti kita memahami bahwa masyarakat memiliki karakteristik dan potensi yang sangat beragam. Karena itu program-program pemberdayaan perlu mempertimbangkan potensi lokal serta sumber penghidupan masyarakat termasuk sektor perikanan, pertanian, usaha mikro dan kecil. Peningkatan keterampilan, pendidikan serta bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” tambahnya.

Kegiatan FGD juga dihadiri CSR Section Head CSR dan CE Kundur Area Dyna; perwakilan PT Sucofindo Semarang Dede Abdul Hasyir, S.E., Ak., M.Ak dan Retno Suryani. Turut hadir jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, para camat, kepala desa, serta Ketua Nelayan Kecamatan Rangsang.(MK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *