Padang, metrosumatra.com.
– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan tersebut diikuti jajaran kepala daerah se-Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
Dalam kegiatan itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu perhatian utama, terutama dalam memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang baik diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi perhatian penting. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang optimal diperlukan agar anggaran daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat.
Kehadiran Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam rakor tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif bersama aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui koordinasi dan komitmen bersama, diharapkan terwujud birokrasi yang transparan, profesional, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.(MM)
