Telukkuantan,metrosumatranews.com.
Ketua PKB Kuansing, H Musliadi SAg mempertanyakan status Tokoh Masyarakat Kuansing yang disematkan kepada Mantan Wakil Bupati Kuansing Drs H Zulkifli MSi yang tak netral dalam menyikapi kisruh antara DPRD Kuansing dengan Plt Bupati Kuansing.
“Saya ingin menyampaikan kepada Pak Zulkifli sebagai Tokoh Masyarakat Kuantan Singingi. Kalau mau memberikan komentar masukan atau saran jangan berat sebelah. Pak Zulkifli terkesan menyalahkan lembaga DPRD dan komentarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Plt Bupati suhardiman Amby,” kata Musliadi dalam keterangan resminya, Sabtu (25/3/2022).
Sebagai tokoh masyarakat, disarankan Musliadi, Mantan Wabup Zulkifli harus tegak di tengah dan jangan terkesan menyerang lembaga DPRD semata. Disarankannya harus dinetral.
“Sebaiknya Pak Zul berikan solusi dan tegak lurus. Jangan berpihak. Apalagi sebenarnya persoalan ini sangat simpel kalau saudara Plt Bupati tidak ikut campur terlalu dalam soal internal dewan. Dan harusnya, sebagai pimpinan daerah, Plt kan bisa menahan diri dan tidak terlalu reaktif di media saat dikritik,” disarankannya.
Musliadi, mantan anggota DPRD Kuansing dua periode juga layak disebut sebagai Tokoh Masyarakat Kuansing. Maka, Ia mengingatkan Zulkifli agar menempatkan diri sebagai sosok yang ditengah. Karena kisruh yang terjadi antara Plt Bupati dengan DPRD dinilai hanya pro argumen Plt Bupati.
“Pak Zul tak usah bicara soal rapat-rapat di DPRD, bicara soal audit BPK, masalah administrasi di DPRD dan Pak Zul tak usah bicara soal kinerja DPRD berdasarkan berapa perda yang dihasilkan. Biarlah kawan-kawan di DPRD itu bekerja melaksanakan tupoksinya. Jadilah kita orang yang bermanfaat bagi semua Pak Zul!. Bukan malah memperkeruh situasi di daerah seperti sekarang ini,” saran Musliadi.
Dan sebagai Ketua PKB Kuansing yang dari awal aktif dalam membangun Koalisi Kuansing Terhormat bersama Golkar, PPP, Nasdem dan PKS, Musliadi perlu menyampaikan, bahwa kisruh ini bermula dari Plt Bupati Kuansing yang memboyong sejumlah anggota DPRD Kuansing ke Bukittinggi untuk membangun koalisi guna menguasai Alat Kelengkapan DPRD Kuansing (AKD).
“Pertemuan itu tercium oleh media. Kawan-kawan media memfollow up. Sehingga dikenal koalisi yang dibuat Plt Bupati dengan sebutan Koalisi Bukittingi atau Koalisi Sanjai. Sehingga koalisi itu terus melakukan konsolidasi agar bisa kuasai AKD. Maka, setelah disepakati fraksi adanya pemilihan AKD. Koalisi ini rapat di rumah kediaman Pak Halim, mantan Wabup Kuansing. Lagi-lagi, pertemuan itu tercium media. Dan lagi Pak Plt dikabarkan hadir di pertemuan itu,” beber Musliadi.
Dan Musliadi menilai, aktifnya Plt Bupati melakukan pertemuan dengan para anggota DPRD Kuansing yang tergabung Koalisi Sanjai itu merupakan upaya memecah belah lembaga dewan.
“Itu awalnya. Pada saat Plt menggelar pertemuan-pertemuan dengan sejumlah anggota dewan. Terakhir Plt menggelar pertemuan di rumah Pak Aliang untuk menghadapi pemilihan AKD ini,” jelas Musliadi.
Sebagai mantan anggota DPRD Kuansing dua periode, kata Musliadi, mantan Wabup Zulkifli dan Plt Bupati perlu mengetahui, bahwa pemilihan AKD ini bukan kali ini saja. Dan menurut Musliadi tidak ada jadi temuan.
“Pembentukan AKD kan bukan sekali ini. Dari dulu sudah ada kegiatan pembentukan AKD ini, kok dak ada jadi temuan BPK. Kalau memang harus diaudit, audit juga la yang di Kantor Bupati serta OPD-OPD yang gunakan banyak duit,” katanya.
Musliadi enggan menjelaskan detail kepada mantan Wabup Kuansing mengenai tata tertib (Tatib) yang mengatur paripurna internal ini. Dan sebagai Ketua PKB Kuansing, dirinya dari awal mengikuti tahapan pembentukan AKD sisa masa jabatan 2019-2024 ini.
“Pak Zul ini kan birokrat tulen. Tentu tak paham beliau administrasi dan tahapan-tahapan di DPRD. Untuk diketahui, bahwa rapat paripurna penyusunan AKD ini kan tindaklanjut dari rapat fraksi yang telah diatur dalam tatib,” kata Musliadi.
Ke depan, sebagai Tokoh Masyarakat Kuansing, Musliadi sendiri menyarankan agar Plt Bupati tidak reaktif atau anti terhadap kritik. Karena menurutnya, kritikan itu menjadikan diri ini lebih baik.
“Dan jangan terkesan Plt Bupati anti kritik, karena yangbnamanya manusia tidak ada yang sempurna. Tapi jadi kritikan oleh siapapun kepada Plt sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan bukan justru sebaliknya yang menganggap orang yang mengkritik sebagai lawan politik,” katanya menyarankan.
Ketua DPC PKB Kuansing itupun mengaku heran dengan kondisi di Kuansing dimana kepala daerah banyak berkomentar soal AKD ketimbang bicara merealisasikan janji kampanye.
“Gubernur atau Bupati dan Walikota di daerah lain jarang berkomentar soal AKD ini karena ini masalah internal dewan. Setahu saya, sejak zaman Pak Rusjdi S Abrus sampai Pak Mursini yang pernah memimpin Kuansing ndak pernah komentar soal AKD,” Musliadi keheranan.
Plt Bupati disarankan Musliadi, fokus merealisasikan janji kampanya daripada buat gaduh daerah. Musliadi pun heran, dengan sikap Plt Bupati yang merupakan kepala daerah membuat gaduh suasana pemerintahan.
“Harusnya, fokus bagaimana pendapatan warga naik, jalan makin bagus, irigasi lancar, pengangguran berkurang, pendidikan maju, layanan kesehatan makin baik, APBD naik dan TPP pegawai tepat waktu serta yang lain,” sindir Musliadi menambahkan.
Sebelumnya, mantan Wabup Zulkifli menyampaikan, bahwa sebenernya apa yang disampaikan oleh Plt. Bupati Kuansing, Suhardiman ada benarnya. Suhardiman ingin segala administrasi di Kuansing ini ditata dengan benar.
Termasuk tantangan Plt Bupati Kuansing untuk melakukan audit dengan BPK.
“Bukan berarti mencampuri rumah tangga DPRD Kuansing,” jelasnya.(rls/Hari).
