PAYAKUMBUH, metrosumatranews.com — Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota) berbuka bersama di Sekretariat PWI di kawasan Kubu Gadang, Sabtu (30/04/22).
Hadir pada silaturrahmi yang dibarengi dengan buka puasa bersama itu, wartawan-wartawan senior Luak Limopuluah di antaranya Syafril Nita, Marjohan, Eri Mukhlis, Ebtisar, Batar, Nahar Sago, dan Yusrizal Ketua PWI Luak Nan Bungsu bersama nyonya Mereka didampingi insan pers seperti Jonres Marianto, Aspon Dede, Taufik, Wandi dan lainnya. Juga hadir Wartawan Senior non-aktif Edward DF yang sejak 2014 sampai 2024 InsyaAllah dipercaya menjadi wakil rakyat Kota Payakumbuh.
Ketua PWI Yusrizal, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang dapat menghadiri silaturrahmi dan berbuka puasa bersama ini.
“Walau acara ini dilangsungkan di sekretariat kita yang baru dan belum representatif namun tidak mengurangi keakraban kita,” ujarnya.
Yusrizal juga merunut keberadaan sekretariat yang baru yang bersifat sementara tersebut. Untuk mendapatkan kantor, PWI sepertinya diberi PHP (harapan palsu) oleh Wali Kota H. Riza Falepi dan jajarannya.
“Waktu bicara dengan Bapak Wali Kota sepertinya kita akan dapat menempati kantor yang representatif. Namun setelah dihubungi Kepala OPD yang dimaksudkan berbagai alasan yang kita dapatkan,” keluh Yusrizal yang diamini Aspon Dede dan Taufik.
Kantor-kantor dinas yang pernah dicoba berkordinasi itu, papar Ketua PWI, antara lain Dinas Arsip dan Dinas PUPR. “Bapak Walikota juga pernah menjanjikan akan memberi atau hibah ke PWI tanah di kawasan Pasa Padang Kaduduak.
Begitu pula sekretariat di kawasan Kubu Gadang berdua pula dengan Pordasi. “Sementara biarlah begini. Kita benahi saja ini dulu,” papar Yusrizal.
Sementara itu Edward DF Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengharapkan wartawan daerah ini untuk kritis dalam melihat pembahasan RAPBD 2023 oleh legislatif dan eksekutif. Dari tiga instrumen APBD tersebut salah satunya untuk 2023 dan 2024 tidak ada yakni visi-misi Walikota.
Hal itu tentu akan memberikan dampak terhadap dua instrumen lain yakni hasil Musrenbang dan Pokir Anggota DPRD. “Baik hasil Musrenbang maupun Pokir Anggota Dewan akan bisa ditingkatkan anggarannya dari sebelumnya,” jelas Edward DF yang separuh dari periodesasi DPRD 2019-2024 atau duasetengah tahun yang tinggal adalah Anggota Komisi B, Bamus, dan Anggota Badan Kehormatan DPRD.
Menurutnya, di sinilah para wartawan diminta mengawalnya. APBD 2023 tersebut jangan hanya mengakomodir kelompok atau partai tertentu. Tapi APBD itu memang menyasar masyarakat luas dan semua golongan, pungkas Anggota DPRD yang mantan wartawan Harian Singgalang tersebut. (FR)