News  

Usulan santri mudik didukung Ketua DPD RI dengan prokes ketat

Surabaya,metrosumatranews.com.    Saya kira yang utama adalah izin yang bisa dipertanggungjawabkan pihak pesantren agar tidak terjadi pemalsuan surat jalan

Itulah kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung usulan santri mudik lebih awal, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

“Usulan tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan dipertimbangkan dengan matang,” ujarnya di Surabaya, Minggu malam (25/04/2021).

Senator asal Jawa Timur itu menyadari Lebaran merupakan waktu bagi santri untuk pulang ke rumah setelah proses belajar di pondok pesantren, terlebih banyak para santri yang tempat tinggalnya lintas wilayah.

“Para santri ini memang merupakan komunitas khusus. Mereka belajar di pondok dalam waktu lama sehingga jarang pulang. Saya kira dispensasi tersebut dimungkinkan namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19,” ucapnya.

Namun, LaNyalla berharap ada pihak yang bertanggung jawab dalam kepulangan santri tersebut, sejak keluar pondok hingga sampai rumah.

“Pihak pondok pesantren sebaiknya mengawal langsung dalam hal pemulangan para santri ke tempatnya masing-masing. Para santri ini harus diawasi dan diatur sedemikian rupa agar aman, lancar dan tetap taat protokol kesehatan,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur tersebut, menambahkan dalam dispensasi itu harus ada izin dari pihak pesantren, juga surat keterangan bebas COVID-19.

”Saya kira yang utama adalah izin yang bisa dipertanggungjawabkan pihak pesantren agar tidak terjadi pemalsuan surat jalan. Lalu surat keterangan PCR, tes usap atau antigen dari dokter. Ini guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona,” kata dia.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, juga berharap para santri difasilitasi pulang oleh pondok pesantren dengan memakai kendaraan khusus atau sewa bus sampai tujuan.

“Kami berharap pemda yang di wilayahnya banyak terdapat pesantren untuk membantu terkait hal ini. Kemudian mengoordinasikannya dengan petugas terkait, seperti Ditlantas Polri dan Dishub sebagai aparat di lapangan,” tuturnya.(Net/Irwandi)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *