Jakarta,metrosumatra.com.
– Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan calon Wakil Presiden yang akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Yuddy menegaskan bahwa ketentuan konstitusi mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah mengatur secara jelas mekanisme pemilihan. Presiden mengajukan calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan tersebut. Karena itu, menurutnya, Presiden memiliki peran sentral dalam menentukan sosok yang dinilai paling tepat mendampinginya menjalankan pemerintahan.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya,” ujar Yuddy.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu menilai, dalam sistem presidensial, Presiden merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada rakyat. Oleh sebab itu, menurutnya, sangat wajar apabila Presiden memiliki preferensi terhadap sosok Wakil Presiden yang dipercaya mampu mendukung agenda pemerintahan secara optimal.
Yuddy menegaskan, aspirasi mengenai calon Wakil Presiden dapat disampaikan oleh berbagai pihak, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, hingga elemen masyarakat lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Pada akhirnya, seluruh pihak perlu menghormati keputusan Presiden dan memberikan dukungan kepada sosok yang nantinya dipilih untuk mendampingi pemerintahan.
Ia juga mengajak anggota MPR memahami arah kebijakan serta pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan calon Wakil Presiden. Menurutnya, pemahaman terhadap kehendak Presiden menjadi penting agar proses pemilihan dapat menghasilkan kepemimpinan yang solid dan mampu menjaga kesinambungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menilai Wakil Presiden ideal harus memiliki sejumlah kapasitas strategis. Di antaranya, memiliki hubungan kepercayaan yang kuat dengan Presiden, mampu membangun komunikasi efektif dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, serta memahami kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat kepercayaan investor, dan memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
Lebih lanjut, Yuddy menekankan pentingnya sosok Wakil Presiden yang mengedepankan dialog, mampu menjembatani perbedaan, serta menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Dalam perspektif ekonomi politik, kemampuan tersebut dapat menekan biaya transaksi politik, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ia juga menilai Wakil Presiden seharusnya berperan memperkuat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan tersendiri.
Yuddy berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung secara tenang, cepat, dan sesuai ketentuan konstitusi. Menurutnya, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi nasional. “Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkas Yuddy Chrisnandi.(STM).
